Bank Dunia Hibahkan 51 Juta Dollar AS untuk Dikdas

Kamis, 30 Oktober 2008 | 18:40 WIB
JAKARTA, KAMIS - Sebanyak 50 kabupaten/kota di Indonesia menerima dana hibah Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar atau Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) sebanyak 51 juta dollar AS atau 39 juta Euro. Program yang dikelola Bank Dunia ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pengelolaan dan mutu pendidikan dalam konteks desentralisasi.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Program BEC-TF dilakukan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, Suyanto dengan perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota penerima bantuan tahap pertama 2008 di Jakarta, Kamis (30/10) . Acara disaksikan perwakilan dari Bank Dunia, Komisi Eropa, dan Pemerintah Belanda.
Program ini didanai Pemerintah Belanda sebanyak EUR 22 juta dan Komisi Eropa sebanyak EUR 17 juta. Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan program, pemerintah kabupaten/kota terpilih menyediakan dukungan berupa dana pendamping dan tim teknis. Kabupaten/kota terpilih penerima program BEC-TF tahap pertama berasal dari enam provinsi, yakni Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat.

Suyanto mengatakan, pelaksanaan program ini didasarkan atas beberapa permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Dia menyebutkan, permasalahan tersebut antara lain transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen keuangan di tingkat daerah dan pengembangan menejemen keuangan jangka menengah berbasis daerah.

Permasalahan lainnya, lanjut dia, adalah komitmen pemerintah daerah untuk mereformasi pendidikan yang mencakup pengelolaan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan pendidikan. Berikutnya, komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan dukungan yang cukup dalam penyelenggaraaan pendidikan dasar yang berkualitas dan alokasi pembiayaan pendidikan di daerah.

Penerima hibah dari Provinsi NAD adalah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Utara. Adapun penerima hibah dari Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Penerima hibah dari Provinsi DIY adalah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, penerima hibah dari Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sampang, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Bondowoso. Penerima hibah dari Provinsi Papua adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Nabire, sedangkan penerima hibah dari Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Wondana. Direncanakan, pemberian hibah Program BEC-TF tahap kedua pada 2009 diberikan kepada sebanyak 25 kabupaten/kota di sembilan provinsi di Indonesia.

PTN dilarang menaikkan SPP

Kamis, 25 September 2008 | 20:19 WIB

JAKARTA, JUMAT - Semua perguruan tinggi negeri dilarang untuk menaikkan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP pada 2009. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah berjanji untuk meningkatkan alokasi anggaran ke perguruan tinggi negeri.
"Keputusan ini sudah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Komisi X DPR. Tinggal nanti dibuat aturan hukumnya supaya bisa diikuti semua PTN, termasuk juga PTN yang berstatus Badan Hukum Milik Negara atau BHMN. Kebijakan ini sedang dibahas lebih lanjut," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Kamis (25/9).
Fasli menyebutkan desakan supaya ada aturan yang melarang PTN menaikkan SPP ini dibahas dalam pertemuan dengan Komisi X. Kenaikan anggaran pendidikan nasional yang mencapai 20 persen pada 2009 nanti diharapkan bisa berdampak langsung pada masyarakat, termasuk tidak meningkatnya pembayaran SPP mahasiswa di semua PTN.
Pemerintah, kata Fasli, akan mengucurkan bantuan ke PTN, seperti dana riset dan kesejahteraan dosen yang meliputi tunjangan profesi dan guru besar. Perguruan tinggi didorong untuk mencari dana dari berbagai sumber dan usaha potensial semisal kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah dan swasta.
"Untuk perguruan tinggi yang masih belum kuat dalam mencari dana, berarti bantuan pemerintah lebih besar. Tapi kita harapkan perguruan tinggi terdorong untuk bisa menggunakan sumber daya di dalam kampus untuk bisa maju. Kebijakan untuk melarang kenaikan SPP mahasiswa ini juga bukti keseriusan komitmen pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat," kata Fasli.
Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan jumlah beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di PTN/PTS yang besarnya Rp 250.000 per mahasiswa/bulan. Pada 2008, beasiswa ini diberikan kepada 170.000 mahasiswa, tahun depan ditambah 70.000 mahasiswa. Beasiswa ini di luar bantuan khusus mahasiswa (BKM) yang dialokasikan untuk 400.000 mahasiswa sebesar Rp 500.000/semester sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak.
Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR, mengatakan biaya di perguruan tinggi milik pemerintah dinilai semakin memberatkan masyarakat. Akibatnya, akses masyarakat untuk menikmati pendidikan tinggi semakin terbatas karena PTN menetapkan biaya pendidikan yang semakin sulit dijangkau warga tidak mampu.

Mendiknas Canangkan Pendidikan Gratis di Sulsel

Jumat, 6 Juni 2008 | 17:01 WIB
MAKASSAR, JUMAT - Menindaklanjuti janji-janji kampanye Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Jumat (6/6), di Makassar mencanangkan pendidikan gratis untuki provinsi tersebut.
Pencanangan ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Mendiknas di Rumah Jabatan Gubernur, disaksikan Syahrul Yasin Limpo. "Inilah provinsi pertama yang serius melaksanakan pendidikan gratis," ujar Mendiknas Bambang Sudibyo.
Semula, pencanangan hanya dirancang sebagai uji coba pada 11 kabuapten/kota. Namun, kemarin sudah tercakup langsung 23 Kabupaten/kota se-Sulsel. Mendiknas mengharapkan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan berhasil sehingga Sulsel kelak dijadikan model secara nasional.
Komponen-komponen pembiyaan yang digratiskan yaitu pembayaran seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; pembelian buku teks pelajaran buku referensi lainnya; pembelian bahan-bahan habis pakai; pembiayaan kegiataan kesiswaan; pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah; pengembangan profesi guru; pembiayaan perawatan sekolah; pembiayaan langganan daya dan jasa (listrik,air,telepon); pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga pendidikan honorer sekolah; pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin dari dan ke sekolah.
Khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan nonmuslim, pendidikan gratis dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan peralatan ibadah; pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis: alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat dan lain-lain; insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Bila terdapat sisa dana dan mencukupi, akan digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mobiler. Pada kesempatan tersebut Mendiknas menyerahkan bantuan mobil Taman Bacaan Tahap Pertama kepada 7 kabupaten di Sulsel yaitu Jeneponto, Sinjai, Bulukumba, Barru, Wajo, Bone, dan Pangkep.

Anggaran Pendidikan Pemkot Surabaya Lebih Besar Daripada Jatim

Kamis, 25 September 2008 | 16:26 WIB
SURABAYA, KAMIS - Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan anggaran pendidikan dengan nilai lebih besar daripada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada RAPBD 2009. Surabaya mengusulkan Rp 680,1 miliar, Sementara Jawa Timur hanya Rp 600 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, usulan itu menyesuaikan dengan amanat 20 persen anggaran belanja untuk anggaran pendidikan. Di Surabaya, pemenuhan itu diterjemahkan menjadi angka tersebut. "Kami menghitung total belanja di luar gaji. Jadi ini murni untuk pembiayaan pendidikan," ujarnya di Surabaya, Kamis (25/9).
Pada RAPBD Surabaya 2009, total belanja di luar gaji dan belanja rutin adalah Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, 20 persen dari angka itu adalah Rp 680,1 miliar. "Anggaran pendidikan bukan berarti dana yang dikelola Dinas Pendidikan. Anggaran pendidikan akan disebar di beberapa satuan perangkat dinas sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya.
Dinas Pendidikan hanya akan langsung mengelola dana RP 244,2 miliar. Dana itu murni untuk belanja pendidikan seperti peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru, peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Sementara belanja-belanja perangkat dan perbaikan fasilitas sekolah diserahkan ke instansi lain. "Dinas Pendidikan biar fokus untuk urusan pendidikan murni saja," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Rasiyo mengungkapkan, pihaknya mengusulkan anggaran pendidikan Rp 600 miliar. Itu hanya dana yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. "Sekarang sedang dibahas di Bappeprov (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi). Saya kurang tahu bagaimana nanti hasilnya. Bisa jadi sesuai usulan, bisa jadi berbeda," ujarnya.
Besar usulan itu dianggap sudah memenuhi alokasi 20 persen dari APBD. Seperti Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghitung alokasi 20 persen dari APBD yang sudah tidak belanja rutin dan gaji pegawai. "Jadi hanya dihitung untuk belanja langsung saja. Usulan Rp 600 miliar itu juga murni untuk belanja pendidikan. Tidak termasuk gaji pegawai," ujarnya.

Profil Saya dalam bentuk narasi

Nama saya Mohammad Amin Purnomo, saya biasa dipanggil dengan sebutan Amin. Saya dilahirkan didunia ini sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 September 1987 di salah satu ibukota negara Republik Indonesia. Sejak ibu melahirkan saya, saya telah memiliki kakak kandung berjumlah 5 bersaudara. Jadi, ibu melahirkan saya yang ke-6 setelah kakak-kakak saya dilahirkan sebelum saya. Tetapi tidak lama kemudian, saya memiliki adik yang manis pada tahun 1995, tepatnya pada waktu saya berusia 8 tahun. Sehingga saya memiliki saudara kandung berjumlah 6 orang. Dari kecil, saya sudah terbiasa hidup sederhana oleh orang tua saya karena semenjak kakak saya kecil, orang tua saya tinggal di rumah kontrakan yang sederhana. Hal ini dikarenakan orang tua saya bekerja wirausaha kecil-kecilan yaitu dengan jiwa berdagang yang pendapatannya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah sampai dengan sekarang, orang tua saya masih dapat menghidupi saudara kandung saya dengan jiwa berdagang. Selain sudah terbiasa hidup sederhana, saya diajarkan juga oleh orang tua saya agar dapat hidup mandiri alias hidup jangan dimanja yang selalu bergantungan terhadap orang tua ataupun orang lain, agar nantinya saya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya dari usaha saya sendiri. Alhasil, sekarang saya dapat kuliah dari dana sendiri tanpa bantuan orang tua dari hasil pekerjaan mengajar privat. Apabila saya telah lulus kuliah, saya ingin bekerja di bagian Diknas yang berhubungan dengan pendidikan. Hal ini dikarenakan jurusan yang sedang saya tempuh saat ini sangat menunjang dalam prospek masa depan saya di bagian pendidikan. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah belajar dengan penuh semangat dan rajin membaca yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, saya juga berusaha untuk bertanya terhadap orang lain yang sudah pernah bekerja di bagian Diknas. Hal ini dimaksudkan agar saya bisa mengerti dan paham bagaimana cara untuk dapat diterima bekerja di Diknas. Insya Allah apabila saya sudah sukses dan mapan, saya ingin membiayai kedua orang tua saya untuk pergi haji